JAKARTA – Kabar gembira bagi jutaan pekerja di Ibu Kota. Menjelang penghujung tahun 2025, kepastian mengenai arah upah minimum untuk tahun 2026 mulai menemui titik terang. Melalui terobosan regulasi terbaru yang disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta diprediksi akan jauh lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah ini ditandai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang baru pada Selasa (16/12/2025). Regulasi ini hadir sebagai respons pemerintah terhadap aspirasi pekerja sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Perubahan Paradigma: Menelisik Formula “Alfa” Terbaru
Inti dari kenaikan signifikan ini terletak pada revisi formula penghitungan upah. Jika sebelumnya aturan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 membatasi ruang gerak kenaikan melalui indeks alfa yang rendah, aturan terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan fleksibilitas yang lebih berpihak pada buruh.
Formula utama yang digunakan tetap mengacu pada:
$$Kenaikan\ Upah = Inflasi + (Pertumbuhan\ Ekonomi \times \alpha)$$
Namun, variabel Indeks Alfa ($\alpha$) mengalami perubahan drastis. Pemerintah secara resmi menaikkan rentang nilai alfa menjadi 0,5 hingga 0,9. Angka ini melonjak tajam dari aturan lama yang hanya mematok alfa di kisaran sempit 0,1 hingga 0,3. Perubahan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari kebijakan pemerintah yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati lebih nyata oleh para pekerja.
Simulasi Angka: Jakarta Menuju Rp 5,7 Juta
Saat ini, UMP Jakarta berada di level Rp 5.396.761 per bulan. Dengan menggunakan basis data ekonomi terbaru dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jakarta—di mana inflasi tercatat sebesar 2,69% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96%—maka Jakarta bersiap memasuki era upah baru.
Berdasarkan simulasi perhitungan terbaru, berikut adalah estimasi UMP Jakarta 2026 berdasarkan pilihan nilai alfa yang akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan:
| Nilai Alfa (α) | Persentase Kenaikan | Nominal Kenaikan | Estimasi UMP 2026 |
| 0,5 (Batas Bawah) | 5,17% | Rp 278.528 | Rp 5.673.641 |
| 0,6 | 5,67% | Rp 305.504 | Rp 5.700.617 |
| 0,7 | 6,16% | Rp 332.210 | Rp 5.727.323 |
| 0,8 | 6,66% | Rp 359.186 | Rp 5.754.299 |
| 0,9 (Batas Atas) | 7,15% | Rp 385.892 | Rp 5.781.005 |
Dari data di atas, terlihat jelas bahwa posisi tawar pekerja Jakarta meningkat tajam. Jika pemerintah daerah berani mengambil angka alfa maksimal (0,9), maka upah minimum Jakarta akan nyaris menyentuh angka Rp 5,8 juta.
Suara Pemerintah dan Kepastian Hukum
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa revisi PP Pengupahan ini merupakan jalan tengah yang telah dipertimbangkan matang-matang. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menciptakan rasa keadilan bagi pekerja tanpa mengesampingkan keberlangsungan dunia usaha.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja mendapatkan kompensasi yang layak atas produktivitas mereka, sementara pengusaha tetap memiliki kepastian hukum dalam merencanakan biaya operasional,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta.
Pemerintah juga memberikan tenggat waktu yang ketat. Seluruh gubernur di Indonesia, termasuk Pj Gubernur Jakarta, diinstruksikan untuk menetapkan dan mengumumkan besaran upah minimum provinsi masing-masing paling lambat pada 24 Desember 2025. Hal ini krusial agar perusahaan memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian penggajian per 1 Januari 2026.
Tantangan dan Harapan Sektor Riil
Meskipun kabar ini menggembirakan bagi buruh, tantangan besar menanti di sektor riil. Kenaikan upah yang cukup tinggi biasanya akan diikuti oleh dua fenomena: peningkatan daya beli masyarakat yang menguntungkan konsumsi domestik, namun di sisi lain berisiko memicu tekanan pada biaya produksi perusahaan, terutama di sektor padat karya.
Pakar ekonomi menyarankan agar kenaikan upah ini dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan upah yang lebih kompetitif, diharapkan motivasi kerja meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih inklusif.
Bagi para buruh, angka Rp 5,7 juta adalah simbol harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik di tengah meningkatnya biaya hidup di kota megapolitan. Kini, semua mata tertuju pada keputusan Pemerintah Provinsi Jakarta: seberapa besar nilai alfa yang akan mereka ambil?
