BRUSSELS – Sebuah gelombang penolakan diplomatik besar-besaran tengah melanda Brussels. Mayoritas negara anggota Uni Eropa (EU) dilaporkan secara resmi menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam entitas baru yang kontroversial: Dewan Perdamaian Gaza.
Laporan yang dirilis oleh Financial Times pada Rabu (21/1/2026) mengungkapkan bahwa inisiatif ambisius Presiden Donald Trump ini justru menciptakan jarak yang semakin lebar antara Washington dan sekutu tradisionalnya di Eropa. Langkah ini menandai babak baru ketegangan transatlantik di tengah upaya global mencari solusi atas krisis kemanusiaan di Timur Tengah.
Benturan Visi: PBB vs Diplomasi Personal Trump
Inti dari penolakan negara-negara Eropa berakar pada kekhawatiran mendalam mengenai tatanan hukum internasional. Banyak pemimpin Uni Eropa melihat inisiatif Trump sebagai upaya sistematis untuk meminggirkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama dekade terakhir, PBB telah menjadi wadah utama bagi Eropa dalam menangani konflik global.
“Ada kecemasan kolektif bahwa Dewan Perdamaian Gaza ini adalah bentuk ‘diplomasi paralel’ yang akan mengabaikan resolusi-resolusi PBB yang sudah ada,” ungkap seorang sumber diplomatik senior di Brussels. Uni Eropa khawatir jika institusi multilateral seperti PBB dilemahkan, maka standar hukum internasional yang selama ini dijunjung tinggi akan runtuh dan digantikan oleh kesepakatan-kesepakatan transaksional yang bersifat sepihak.
Kehadiran Vladimir Putin: “Deal Breaker” bagi Eropa
Selain masalah institusional, faktor utama yang membuat Uni Eropa meradang adalah daftar tamu yang diundang oleh Trump. Secara mengejutkan, Trump turut mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duduk di kursi keanggotaan Dewan tersebut.
Bagi negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dalam satu meja dengan Putin di tengah ketegangan perang di Ukraina adalah hal yang mustahil secara politik. Undangan kepada Putin dianggap sebagai penghinaan terhadap sanksi internasional dan kebijakan isolasi yang telah dibangun Uni Eropa selama bertahun-tahun. Kehadiran pemimpin Rusia ini dipandang bukan sebagai solusi perdamaian, melainkan sebagai manuver politik yang justru dapat memecah belah solidaritas Barat.
Baca Juga
Struktur Dewan: “Lingkaran Dalam” Trump dan Wajah Lama
Dewan Perdamaian Gaza sendiri diumumkan oleh Presiden Trump pekan lalu dengan komposisi yang sangat kental dengan pengaruh personalnya. Nama-nama yang mengisi dewan ini mencerminkan strategi “America First” yang dipadukan dengan koneksi bisnis dan politik lama, di antaranya:
- Marco Rubio: Menteri Luar Negeri AS yang dikenal dengan garis kerasnya.
- Jared Kushner: Menantu Trump yang sebelumnya merancang “Abraham Accords”.
- Steve Witkoff & Robert Gabriel: Utusan khusus dan penasihat keamanan nasional yang setia.
- Tony Blair: Mantan Perdana Menteri Inggris yang keterlibatannya kembali memicu perdebatan publik.
- Ajay Banga: Presiden Kelompok Bank Dunia, yang kehadirannya mengisyaratkan adanya rencana rekonstruksi ekonomi besar-besaran di Gaza.
Di saat Eropa menolak, poros Timur justru menyambut hangat. Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, secara resmi telah menandatangani kesepakatan untuk bergabung. Melalui saluran Telegram resminya, diperlihatkan momen dramatis saat Lukashenko menandatangani dokumen tersebut, yang ia klaim sebagai langkah untuk membawa “dampak positif bagi kawasan.”
Langkah Lukashenko ini sangat strategis. Selama bertahun-tahun ia terisolasi dari dunia Barat karena dukungannya terhadap Moskow. Dengan bergabung ke Dewan gagasan Trump, Lukashenko mencoba melakukan normalisasi hubungan dengan Washington tanpa harus meninggalkan aliansinya dengan Putin. Ia bahkan melontarkan ambisi untuk ikut berkontribusi dalam perdamaian di Ukraina melalui pintu belakang ini.
Reaksi Moskwa: Menunggu Klarifikasi
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa (20/1/2026) memastikan bahwa Vladimir Putin telah menerima undangan tersebut. Namun, Rusia tetap bersikap hati-hati. Moskwa menyatakan bahwa mereka masih memerlukan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Dewan ini. Rusia tampaknya ingin memastikan apakah inisiatif ini benar-benar merupakan platform perdamaian yang tulus atau sekadar alat bagi AS untuk memperkuat dominasinya di Timur Tengah.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa masalah Gaza kini tidak lagi hanya soal konflik Palestina-Israel, melainkan telah menjadi alat tawar dalam kontestasi kekuatan besar (Great Power Competition). Di satu sisi, Trump mencoba menunjukkan bahwa ia bisa membawa musuh-musuh bebuyutan (seperti Rusia dan Belarus) ke satu meja. Di sisi lain, Uni Eropa tetap berpegang pada prinsip bahwa perdamaian yang langgeng harus bersifat inklusif di bawah payung PBB, bukan melalui “klub eksklusif” yang dibentuk oleh satu negara.
Ketidakhadiran Uni Eropa dalam Dewan ini tentu menjadi pukulan telak bagi kredibilitas inisiatif Trump, mengingat UE adalah donor bantuan kemanusiaan terbesar bagi Palestina. Tanpa dukungan finansial dan politik dari Eropa, Dewan Perdamaian Gaza terancam hanya menjadi panggung retorika tanpa eksekusi nyata di lapangan.
