Dalam respons cepat terhadap gelombang demonstrasi yang menuntut reformasi DPR, lembaga legislatif akhirnya mengambil langkah konkret. Tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Langkah ini diumumkan secara resmi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat konferensi pers menanggapi tuntutan publik 17+8 pada Jumat (5/9/2025).
1. Akhir dari Tunjangan Jumbo yang Memicu Demonstrasi Nasional
Tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan telah menjadi simbol ketidakpekaan elit legislatif terhadap kondisi masyarakat. Nominal tersebut berlaku untuk periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan total mencapai Rp600 juta per legislator. Kebijakan ini menjadi pemicu protes masif di berbagai kota sejak akhir Agustus.. Keputusan DPR mencabut tunjangan ini menjadi jawaban konkrit terhadap tekanan publik yang semakin memuncak.
2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri & Efisiensi Biaya Lain
Tak hanya itu, DPR memutuskan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali untuk konferensi kenegaraan, berlaku mulai 1 September 2025. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap biaya langganan, listrik, komunikasi, transportasi, serta fasilitas anggota DPR juga sedang digodok untuk efisiensi lebih lanjut.
3. Puan Maharani Pimpin Reformasi, Semua Fraksi Sepakat
Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat bersama pimpinan fraksi, yang sepakat untuk menghentikan tunjangan ini dan menindaklanjuti tuntutan reformasi publik.. Dalam berbagai kesempatan, Puan menyampaikan bahwa DPR harus berbenah agar semakin dekat dengan aspirasi rakyat dan membuktikan komitmen untuk tata kelola yang lebih bersih dan transparan.
4. Permintaan Maaf dan Komitmen DPR untuk Transparansi
Selain perubahan kebijakan, DPR juga menyampaikan permintaan maaf atas keputusan sebelumnya yang dianggap menyinggung dan menjauhkan diri dari kepercayaan publik. Langkah ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan titik awal reformasi kelembagaan yang lebih besar.
5. Pengamat Apresiasi Dialog & Reformasi
Beberapa lembaga pemikir menyambut perubahan ini secara positif. Prasasti Center for Policy Studies mengapresiasi ruang dialog yang dibuka serta keberanian DPR untuk mengevaluasi tunjangan yang menjadi pemicu gelombang protes rakyat
6. Latar Belakang Ketegangan Massa dan Protes Nasional
Protes yang melahirkan keputusan ini berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Demonstrasi yang disuarakan oleh mahasiswa, pekerja, dan organisasi masyarakat sipil meluas hingga menuntut pembubaran DPR dan reformasi struktural lembaga. Beberapa anggota DPR bahkan disanksi atau ditangguhkan jabatannya, termasuk Adies Kadir dari Golkar, akibat pernyataan kontroversialnya
Keputusan menghentikan tunjangan perumahan dan memberlakukan moratorium kunker adalah momen bersejarah—yang didorong oleh respons publik besar-besaran. Namun, reformasi sejati akan diuji lewat kelanjutan transparansi anggaran, hasil evaluasi tunjangan lain, dan perubahan budaya kerja DPR, bukan hanya pemangkasan fasilitas.
