Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalirkan dana negara sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sektor perbankan mulai Jumat (12/9) mendapat tanggapan dari sejumlah bank besar. Tiga bank pelat merah, yakni PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, menyampaikan pandangan mereka terhadap kebijakan strategis ini.
Kebijakan yang disebut sebagai “gebrakan pertama” Menkeu Purbaya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) lalu ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi likuiditas sistem keuangan nasional yang dianggap kering dalam dua tahun terakhir.
Bank Mandiri: Perkuat Likuiditas dan Dorong Kredit
Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, menyatakan bahwa langkah pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan akan menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan dana pihak ketiga. Hal ini otomatis memperkuat posisi likuiditas bank dan mendorong peningkatan penyaluran kredit ke sektor produktif.
“Mengutip analisa Tim Ekonom Bank Mandiri, kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dengan demikian, perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal,” jelas Ashidiq.
Ia juga menegaskan komitmen Bank Mandiri sebagai agen pembangunan yang selalu siap mendukung stabilitas sistem keuangan. Dana yang masuk akan diarahkan pada sektor-sektor strategis sesuai prioritas pemerintah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo melalui program Asta Cita dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
BNI: Stimulus Positif untuk Sektor Riil
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh PT BNI (Persero). Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menilai bahwa tambahan dana likuiditas dari pemerintah akan menjadi stimulus positif yang memperkuat fungsi intermediasi perbankan.
“BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ujar Okki.
Ia menambahkan bahwa BNI berkomitmen menyalurkan kredit secara sehat dan produktif. Fokus utamanya adalah mendukung pembiayaan di sektor prioritas yang selaras dengan agenda pembangunan pemerintah. Dengan cara ini, BNI berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan.
BRI: Menunggu Detail, Tetap Siap Dukung Ekonomi
Berbeda dengan Mandiri dan BNI yang langsung memberi respons positif, BRI melalui Corporate Secretary, Dhanny, menyampaikan pihaknya masih menunggu rincian lebih lanjut terkait rencana pemerintah.
“Intinya BRI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kami akan tetap menyalurkan kredit secara prudent di sektor-sektor produktif serta mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat,” ujar Dhanny.
Meski belum mengomentari secara detail, BRI diyakini akan menjadi salah satu penerima manfaat utama mengingat portofolio kreditnya yang besar di sektor UMKM dan pertanian, sektor yang menjadi fokus kebijakan pemerintah.
Gebrakan Awal Menkeu Purbaya
Langkah ini menjadi sorotan publik karena diambil hanya beberapa hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9), Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini terdapat dana sebesar Rp425 triliun yang mengendap di BI, sebagian besar berasal dari SAL dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Menurut Purbaya, kebijakan lama yang membiarkan dana tersebut mengendap membuat sistem keuangan domestik kering. Dampaknya, ekonomi nasional melambat dan masyarakat kesulitan mencari lapangan kerja. “Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Dalam satu hingga dua tahun terakhir orang susah mencari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal,” tegasnya.
Dengan restu Presiden Prabowo, Purbaya memutuskan untuk mengalirkan Rp200 triliun dari dana tersebut ke perbankan. Tujuannya jelas: memperkuat likuiditas, mempercepat penyaluran kredit, dan menggerakkan sektor riil. Ia juga menekankan dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). “Dana ini harus benar-benar masuk ke ekonomi riil,” tegasnya.
Harapan Pemerintah dan Industri
Pemerintah menargetkan kebijakan ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 6 persen pada 2025. Dengan likuiditas yang lebih longgar, bank diharapkan terdorong untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor manufaktur, UMKM, dan usaha produktif lain yang langsung berdampak pada masyarakat.
Respon positif dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan juga BCA yang sebelumnya ikut menegaskan dukungannya, menjadi sinyal kuat bahwa industri perbankan siap menjalankan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Jika kebijakan ini dieksekusi dengan tepat dan konsisten, bukan tidak mungkin langkah awal Menkeu Purbaya akan menjadi momentum penting dalam mengembalikan kepercayaan pasar sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
